Dasar Hukum Perusahaan Asuransi menurut Islam dan Ekonomi Syariah


Asuransi atau insurance merupakan istilah pertanggungan yang didefinisikan sebagai perjanjian dua belah pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian risiko kepada pihak tertanggung karena suatu kerugian atau kerusakan. Dalam hal ini terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti, dan terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan.

Mengenai dasar hukum asuransi dalam hukum syariah dikategorikan ke dalam masalah ijtihad, karena memang perkara asuransi belum ada pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in.

Selain itu para imam madzhab juga tidak mengemukakan pendapatnya mengenai dasar hukum asuransi secara terperinci karena memang pada saat itu belum dikenal adanya praktek asuransi dalam kehidupan masyarakat muslim

Baca juga : Kumpulan Kata Asuransi Bijak Terbaru untuk Caption dan Status

Kita lihat terlebih dahulu mengenai sejarah asuransi di Indonesia yang berawal dari berdirinya Bataviache Zee Brand Assurantie Maatschappij di tahun 1843. pada masa perang dunia ke-2 pun perusahaan asuransi Indonesia masih berstatus milik asing yang kebanyakan dimiliki oleh pihak Inggris dan Belanda.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar hukum asuransi dalam hukum syariat Islam hanya dapat dirumuskan dengan metode ijtihad atau penetapan hukum berdasarkan pendapat para ulama dan ahli, yang mempertimbangkan Maslahah umum, serta melakukan interpretasi dan penafsiran hukum secara analogi

Adapun metode ijtihad dalam perumusan hukum asuransi, tentunya menimbulkan perbedaan pendapat yang bisa dikategorikan dalam 4 kemungkinan, diantaranya adalah

1. Melarang asuransi dengan segala bentuk perwujudannya karena bertentangan dengan hukum Islam


Ada banyak ahli hukum yang beranggapan bahwa asuransi dengan segala turunannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga hukumnya haram. hal ini menjelaskan bahwa perjanjian asuransi dari segi apapun tetap tidak sesuai dengan Shahih yang dibenarkan oleh syariat Islam

Alasan lain yang menyebabkan asuransi haram adalah adanya keserupaan dengan judi, mengandung unsur ketidak jelasan dan ketidakpastian, mengandung eksploitasi akan komersialisasi karena pembayaran premi, dan premi yang dikumpulkan boleh jadi yang digunakan untuk praktek riba

Selain itu transaksi asuransi bersifat akad sharfi, atau tidak menggunakan uang tunai, dan terakhir alasan untuk mengharamkan asuransi berpendapat bahwa hidup dan matinya manusia dijadikan sebagai objek bisnis yang melawan takdir Tuhan yang maha kuasa.

2. Asuransi dengan segala bentuk turunannya dapat diterima dalam syariat Islam dengan memperhatikan beberapa poin


Walaupun demikian ada juga para ahli yang menyatakan bahwa asuransi Diperbolehkan dalam syariat Islam dengan memperhatikan beberapa poin. Adapun beberapa alasan yang menguatkan pembolehan asuransi dalam Islam seperti tidak adanya keterangan spesifik dalam Alquran dan hadis yang melarang asuransi, kemudian adanya kesepakatan kedua belah pihak, dan juga adanya saling untung antar kedua belah pihak

Baca juga : Jenis dan Syarat Asuransi yang Diperbolehkan dalam Islam

Alasan tersebut kemudian diperluas lagi menjadi beberapa poin yang diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Mengandung kepentingan umum atau kemaslahatan, karena uang premi yang dikumpulkan dapat diinvestasikan kembali untuk proyek-proyek produktif yang bermanfaat untuk umat.
b. Asuransi dapat dikategorikan dalam akad mudharabah, yang berarti kerjasama bagi hasil antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi yang memutar modal
c. Asuransi bisa juga dikategorikan sebagai koperasi (syirkah ta'awuniyah)
d. Asuransi juga bisa dianalogikan menjadi sistem pensiun atau jaminan masa depan.

3. Asuransi sosial atau jaminan sosial diperbolehkan sementara asuransi yang berorientasi komersial tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syariat Islam


Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa asuransi sosial bisa diterima sementara asuransi yang bersifat komersial tidak bisa diterima. Karena terdapat perbedaan antara asuransi atau jaminan sosial dengan Asuransi komersial. Asuransi jaminan sosial seperti BPJS bisa diterima oleh hukum syariah sementara untuk asuransi yang memiliki tujuan profit atau keuntungan tetap tidak bisa dibenarkan dalam hukum Islam.

4. Asuransi dengan segala jenisnya dipandang syubhat, atau masih samar-samar serta tidak memiliki kejelasan hukum dalam Islam, dan sebaiknya dihindari


Pendapat terakhir mengatakan bahwa asuransi dari syubhat atau ketidakjelasan hukum tentang boleh atau tidaknya dalam Alquran dan hadis. Dan karena termasuk kategori syubhat maka asuransi sebaiknya dihindari.

Perjanjian asuransi dengan asas gotong royong membuat pihak tertanggung benar-benar siap sehingga prinsip yang digunakan tidaklah semata-mata keuntungan akan tetapi prinsip tolong-menolong yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sehingga hal ini tergantung dari mental peserta asuransi, untuk tercapainya prinsip tolong-menolong perusahaan asuransi harus benar-benar merupakan lembaga yang mengorganisasikan perjanjian gotong-royong dengan memperoleh jasa dari jerih payahnya secara seimbang bukan hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan

Baca juga : Download 7 Aplikasi Asuransi Terbaik untuk Smartphone dan PC

Bagaimana, apakah kamu sudah mengetahui bagaimana pendapat hukum syariah terhadap keberadaan produk asuransi di Indonesia? Semoga ini bisa menambah pengetahuan dan materi untuk kalian.

Jangan lupa untuk membagikan postingan ini di media sosial menurut kalian dan terima kasih sudah berkunjung di blog asuransid. Berikan juga komentar kalian di bawah ini.

Belum ada Komentar untuk "Dasar Hukum Perusahaan Asuransi menurut Islam dan Ekonomi Syariah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel